IBU KOTA NEGARA

 Oleh: Dr. Sutoro Eko Yunanto *)

PARA PROFESOR hebat-hebat maupun teknokrat saintifik, dengan "memberhalakan uang", menolak pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara. Uang adalah segalanya bagi mereka. Kemanapun uang pergi mereka akan mengejarnya. Kata mereka: ongkos besar pemindahan IKN membebani negara dan generasi masa depan, proyek bancakan elite, dan tak urung akan jadi proyek mangkrak. Ketimbang untuk ongkos proyek IKN, kata mereka, lebih baik duit 500 T untuk ongkos program anti-kemiskinan atau untuk memperbaiki Jakarta.

Pendapat macam gitu adalah representasi kuasa entitas Jakarta yang telah terbentuk selama 400 tahun melalui kolonialisasi, globalisasi, sentralisasi, kapitalisasi, birokratisasi, dan teknokratisasi. Semula negara membentuk dan membesarkan Jakarta dengan jumlah uang tidak terhitung, yang antara lain berasal dari menghisap tanah, hasil bumi, dan tenaga kerja murah dari seluruh penjuru negeri. Jakarta menghasilkan pertumbuhan fantastis, hadir sebagai centrum kapitalisme global, tetapi juga menciptakan ketimpangan yang kasat mata. Setelah Jakarta menjadi besar dan kuat, ia bisa mengatur dan mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk melayani hasratnya, sekaligus mengatasi kerusakan di balik kerakusannya seperti banjir, macet, kumuh, polusi, dll.

Para profesor dan teknokrat saintifik itu adalah pembela Jakarta Centris. Mereka adalah "tokoh pusat", yang karena selalu hadir di TV, lalu dijuluki "tokoh nasional" padahal mereka miskin pergulatan dengan suasana kebatinan daerah dan denyut kehidupan rakyat. Mereka adalah teknokrat pengklaim kebenaran, tetapi membentuk apa kata Jeffrey Friedman (2019), sebagai "kuasa tanpa pengetahuan".

Meskipun mereka hebat tetapi tidak punya resep memadai untuk mengatasi ketimpangan, kecuali hanya bikin proyek-proyek penanggulangan kemiskinan. Ya mereka suka kata kemiskinan. Sudah jibunan trilyun untuk mengongkosi proyek anti-kemiskinan dengan hasil gemilang: laporan angka-angka yang membius orang banyak. Secara mikro-lokal, kemelaratan dan ketimpangan adalah perkara serius yang selalu hadir di medan kehidupan rakyat.

Ketimbang Jakarta mengatur pemerintah, lebih baik pemerintah meninggalkan Jakarta. Jawa dan Jakarta adalah masa lalu. Beyond proyek 500 T, pemindahan IKN adalah tonggak politik sekaligus buldozer perubahan untuk membuat ulang "negara baru" yang berwajah "Indonesia Centris". Ia adalah solusi untuk menembus ketimpangan yang sudah ratusan tahun diciptakan oleh Jakarta sebagai "negara lama".

Selamat datang Nusantara! 

*) Ketua STPMD "APMD" Yogyakarta

    Peneliti Perencanaan Pembangunan

10/02/2022