BLT DANA DESA HARUS DIANGGARKAN OLEH DESA

BENCANA PENDEMI COVID-19 adalah bencana non alam nasional yang dampak sistemiknya sangat mempengaruhi seluruh sendi kehidupan bermasyarakat. Tanpa antisipasi yang masif dan perencanaan yang tepat maka akan meruntuhkan keutuhan ekonomi negara dan perekonomian secara global.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Bapak Abdul Halim Iskandar beserta Sekjen Bapak Anwar Sanusi dan jajaran kementerian melakukan langkah-langkah strategis yang melibatkan unsur-unsur terkait diantaranya para Kepala Dinas PMD Propinsi dan Kabupaten serta managemen Pendamping Profesional yang tersebar di seluruh Nusantara dengan melakukan virtual meeting.

Selain Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Kementerian Keuangan menerbitkan juga regulasi PMK 40/PMK. 07/2020 yang mengatur tentang tranfer keuangan dan permasalahan terkait dengan mekanisme pencairan Dana Desa, dapat diklik dalam Power Poin pejelasan  40/PMK 07/2020 dan seperti yang dinarasikan oleh para sahabat penggiat desa di You Tube di bawah ini,

Pada rapat koordinasi secara virtual Pendamping Profesional Pusat, Provinsi bersama Dirjen PPMD, Direktur PMD dan Staff Khusus Menteri Desa PDTT diharapkan tanggal 27 April 2020 telah tersalur BLT Dana Desa ke masyarakat miskin dan atau terdampak Covid-19.

Oleh karenanya persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi terkait regulasi di level desa, kabupaten dan propinsi, persiapan dan pendataan di locus penerima manfaat harus dimulai sejak dini.

Hingga tanggal 20 April 2020 telah terlaporkan dalam angka pergerakan progress Desa dalam mensikapi kebijakan Kementerian Desa PDTT. Progress ini harus terus dilaporkan oleh para Pendamping Desa secara berjenjang sebagai cara untuk mengukur kesiapan daerah sekaligus sebagai acuan pusat untuk mengambil kebijakan terkait bencana COVID-19.

Selain peraturan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Intruksi dalam Dokumen Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19.

Terkait kegiatan pendataan Ditjend PPMD Kementerian Desa PDTT mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bapak Taufik Madjid, S.Sos, M.Si berisi Penegasan Petunjuk Tekhnis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
Untuk memberi acuan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus terkait pendataan penduduk calon penerima BLT Dana Desa maka Koornas Pendamping Profesional Pusat mengeluarkan Memo Internal Nomor : 02/KORNAS-P3MD/PMD/IV/2020 tentang Panduan Singkat Musdes Khusus dan Perubahan RKP/APBDes

Kebijakan yang oleh Bapak Presiden Joko Widodo dimaksudkan agar seluruh warga masyarakat  Indonesia terbantu dalam sisi kesejahteraan kebutuhan pangan karena dampak dari Covid-19 yang tidak hanya menimpa masyarakat miskin namun juga masyarakat yang kehilangan kerja dan mata pencaharian.
Semua elemen instansi negara dan masyarakat sipil harus bersinergi untuk gotong royong dan senantiasa berdoa bencana non alam ini segera berakhir. 21/04/2020