12 RENCANA AKSI KEMENTERIAN DESA PDT 2025

AWAL TAHUN 2025 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia meluncurkan 12 Rencana Aksi sebagai guidance dan acuan kerja pendampingan dalam mengimplentasikan Program Asta Cita Presiden Prabowo. 

Alokasi 20% minimal dari Dana Desa untuk Ketahanan Pangan menjadi bagian dari 12 Rencana Aksi Kementerian Desa. Melalui peluncuran 12 pedoman aksi perencanaan pembangunan ini maka diharapkan akan segera terentasi masalah kemiskinan, stunting dari berbagai masalah kesejahteraan yang ada di Desa. 

Menteri Desa Yandri Susanto di setiap kunjungan selalu mengingatkan bahwa desa-desa mampu berperan untuk menopang Ketahanan Pangan dan Makanan Bergizi melalui peran BUMDES dan Dana Desa.

 

Jika kita bangun Desa maka akan terbangun juga Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia terbesar menempati 75260 desa-desa yang tersebar di seluruh Tanah Air, demikian disampaikan Menteri Desa di saat peluncuran 12 Rencana Aksi Kemendesa 2025. 

Poin-poin aksi ini harus menjadi pemahaman bersama bagi seluruh pendamping desa, pegiat desa dan pemerintahan desa sehingga tujuan dan goal dapat dicapai secara maksimal fokus dan terukur. 16/01/2024

"Kami di Kementerian Desa (Kemendes) akan lakukan 12 Aksi, yang salah satunya adalah Swasembada Pangan," kata Yandri dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/1/2025).

Baca artikel detiknews, "Kemendes Bakal Jalankan 12 Rencana Aksi, Salah Satunya Swasembada Pangan" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-7727779/kemendes-bakal-jalankan-12-rencana-aksi-salah-satunya-swasembada-pangan.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

"Kami di Kementerian Desa (Kemendes) akan lakukan 12 Aksi, yang salah satunya adalah Swasembada Pangan," kata Yandri dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/1/2025).

Baca artikel detiknews, "Kemendes Bakal Jalankan 12 Rencana Aksi, Salah Satunya Swasembada Pangan" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-7727779/kemendes-bakal-jalankan-12-rencana-aksi-salah-satunya-swasembada-pangan.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

"Kami di Kementerian Desa (Kemendes) akan lakukan 12 Aksi, yang salah satunya adalah Swasembada Pangan," kata Yandri dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/1/2025).

Baca artikel detiknews, "Kemendes Bakal Jalankan 12 Rencana Aksi, Salah Satunya Swasembada Pangan" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-7727779/kemendes-bakal-jalankan-12-rencana-aksi-salah-satunya-swasembada-pangan.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

HARI DESA 2025 MEMPERSIAPKAN KETAHANAN PANGAN

HARI DESA 2025 15 Januari 2025 di pusatkan di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Yandri Susanto memberikan sambutan pada Peringatan Hari Desa di Lapangan Desa Cisaat, Ciater, Subang, Jawa Barat, 

Mendes PDT Yandri Susanto didampingi Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menyerahkan Buku Petunjuk Teknis Ketahanan Pangan kepada Ketua Dewan Penasehat APDESI Dedi Mulyadi dan Ketua Umum APDESI Anwar Sadat pada Peringatan Hari Desa di Lapangan Desa Cisaat, Ciater, Subang, Jawa Barat, Kamis (14/1/2025).

 

Adapun dokumen regulasi yang terkait dengan kebijakan Ketahanan Pangan dan BUMDESA diatur di dalam regulasi Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Kepmendesa Nomor 3 Tahun 2025.

Acara Peringatan Hari Desa di Kabupaten Subang merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah kebersamaan dalam mensukseskan Pembangunan Desa sesuai dengan Asta Cita ke 6 Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo yang dicanangkan melalui Deklarasi Subang yang dipimpin oleh Menteri Desa Yandri Susanto.

Menteri Desa  PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria berfoto bersama Pendamping Desa pada Peringatan Hari Desa di Lapangan Desa Cisaat, Ciater, Subang, Jawa Barat. Nampak kemeriahan dan menjadikan semangat para Pendamping Desa ketika berkesempatan dapat foto bersama Menteri Desa. Terlihat dari wajah-wajah yang ceria bahagia. Seakan terlupakan kesibukan dan  rutinitas yang begitu padat dalam mendampingi desa dampingan terkait  Dana Desa dan sosialisasi berbagai program.

Utusan Khusus Presiden Bidang Pemuda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad menyerahkan Buku Panduan Lomba Pemuda Pemudi Pelopor Desa kepada perwakilan Karang Taruna Desa Cisaat pada Peringatan Hari Desa di Lapangan Desa Cisaat, Ciater, Subang, Jawa Barat, Kamis (14/1/2025). 

Berbagai kegiatan digelar dalam peringatan Hari Desa tahun ini, diantaranya Festival Bangun Desa Bangun Indonesia. Acara tersebut dihadiri sejumlah menteri/kepala lembaga Kabinet Merah Putih, anggota DPR RI/DPRD, pimpinan BUMN, kepala daerah, kades, pendamping desa, hingga masyarakat sekitar. Bangun Desa Bangun Indonesia.. Desa Terdepan untuk Indonesia.15/01/2025
Foto: Wening/Kemendes PDT

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TERKAIT PENGALOKASIAN DANA DESA 2025

DANA DESA 2025 untuk pengalokasiannnya telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tetang pengalokasian Dana Desa setiap Desa , Penggunaan dan Penyaluran Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan untuk mengatur mengenai:

• Pengalokasian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2025;
• Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2025; dan
• Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025 

Lebih lengkap dapat disimak dokumen Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 sebagai pijakan dalam melakukan perencanaan dan pengalokasian anggaran untuk perencanaan dan pembangunan desa tahun anggaran 2025.

 

Pendamping Desa dan Pemerintah Desa perlu membaca dan menyimak satu persatu aturan yang terdapat dalam PMK agar peruntukan Dana Desa dapat optimal dan tepat manfaat guna pembangunan yang memberi kemajuan terhadap pembangunan Desa mensejahterakan masyarakat Desa. 02/01/2025

PERMENDESA PEMANFAATAN DANA DESA 2025

PRIORITAS DANA DESA Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya bahwa di setiap tahun Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal menerbitkan Peraturan Menteri Desa yang terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa atau lebih dikenal dengan Peraturan Menteri tentang pemanfaatan penggunaan Dana Desa untuk tahun berikut agar lebih fokus.

Peraturan ini bahwasanya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Permendes untuk dipergunakan sebagai acuan Pemerintah Desa dan para Pendamping Desa serta Pegiat Desa yang berkepentingan dalam proses-proses musyawarah di perencanaan Pembangunan Desa sehingga mendapatkan ide dan gagasan untuk membangun desa dan merealisasikan  kesejahteraan masyarakat desa mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaannya saling melengkapi antara  desa satu dengan yang lainnya seiring dengan RPJM dan Rencana Strategis Pembangunan Desa. 

Prioritas pemanfaatan penggunaan Dana Desa tertuang di BAB II Pasal 2 yang menyebutkan terdapat 8 (delapan) keutamaan penggunaan Dana Desa fokus untuk mendukung:

1. Penanganan kemiskinan ekstrem  dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.
2. Penggunaan Dana Desa yang adaptif untuk perubahan iklim.
3. Penyediaan promosi dan peningkatan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting. 
4. Dukungan program ketahanan pangan.
5. Pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
6. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital.
7. Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal, dan atau
8. Program sektor prioritas lainnya di Desa.
   

Dengan memahami regulasi Permendesa Nomor 2 Tahun 2024 yang terkait dengan Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 akan mempermudah para Tenaga Pendamping Desa dalam membersamai masyarakat Desa untuk merencanakan dan merelisasikan pembangunan di wilayah dampingannya dengan tetap memperhatikan usulan warga di dalam Musyawarah Desa. 

Perhatian yang khusus terdapat dalam Pasal 7 ayat 4, 5, 6 dan 7 Permendesa Nomor 2 tahun 2024 agar kebijakan yang dicanangkan pemerintah memberi dampak manfaat secara segnifikan dan berhasil guna, desa maju masyarakatnya sejahtera pangan tercukupi maka perlu menyamakan persepsi tentang ketahanan pangan.

Untuk mempermudah sosialisasi ke masyarakat ada baiknya TPP membuat infografis Siklus Perencanaan Pembangunan Desa yang sekaligus sebagai RKTL dipasang di tempat yang mudah dilihat warga desa dan atau pihak terkait di lingkungan desa untuk guidance pelaksanaannya. 

Bangun Desa, Bangun Indonesia..   Desa Terdepan untuk Indonesia. 

(foto: Humas Kemendesa) 23/12/2024

 

IKN PENGUNGKIT KESEJAHTERAAN UNTUK SEMUA

IBU KOTA NUSANTARA adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia baru yang sebelumya menjadi bagian dari Provinsi  Kalimantan Timur berdasar UU Nomor 3 Tahun 2022, UU Nomor 21 Tahun 2023. Keberadaan Ibu Kota Nusantara yang diinisiasi oleh Bapak Presiden ke 7 Joko Widodo merupakan manifestasi keinginan seluruh rakyat Indonesia yang dalam hal ini terwakili oleh para anggota Wakil Rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat  Republik Indonesia dengan menerbitkannya Undang-undang.

Dibutuhkan peran serta seluruh elemen anak bangsa, tidak hanya ahli bangunan, arsitek dan seniman untuk menciptakan lingkungan kota baru untuk Ibu Kota namun juga dibutuhkan kepedulian para ahli lingkungan, tata kota, psikolog dan ahli-ahli kesehatan pendidikan, sosiologi dan berbagai unsur yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Butuh keterlibatan investor dan pakar ekonomi kesejahteraan namun yang lebih sangat dibutuhkan adalah figur-figur pengabdi negeri yang mengedepankan patriotisme, jiwa pejuang dan anak bangsa yang total merawat kejayaan negerinya.

Hari ini sebagian besar gedung penunjang kegiatan pemerintahan telah dibangun dan terus disempurnakan untuk menjadi layak digunakan sebagai Pusat Pemerintahan yang nyaman, strategis dan memenuhi semua persyaratan sebuah Ibu Kota Negara modern artistik.

Ditengah sibuknya para pekerja proyek bangunan yang menyempurnakan semua fasilitas Ibu Kota Negara setiap hari ribuan masyarakat menjadikan IKN sebagai destinasi wisata proyek. 

 

Berdatangan pengunjung dari berbagai kota di Kalimantan bahkan tidak jarang wisatawan datang dari Jakarta, Surabaya, Sulawesi dan kota pulau-pulau di Indonesia. Mereka ingin menjadi saksi sejarah proses dibangunnya Ibu Kota Negara. Pengunjung ingin menjadi bagian yang pertama untuk menginjak dan menyaksikan Ibu Kota Nusantara yang kelak akan menjadi pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Momentum sejarah yang memiliki nilai yang mahal harganya. Bila ada kesempatan ke Provinsi Kalimantan Timur singgahlah sebagai bentuk suport patriotisme dan kebanggaan akan Ibu Kota Nusantara.  Datang dan antri untuk berkeliling dengan bus gratis melihat gedung-gedung yang  dibangun untuk tempat bekerja di Ibu Kota Nusantara 8/12/24

 

 

MEMBANGUN DESA, MEMBANGUN INDONESIA.. DESA TERDEPAN UNTUK INDONESIA

NUSANTARA.. Nusa diantara.. suatu negara yang wilayahnya  terdiri dari  pulau-pulau membentuk satu kesatuan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengutip media kumparan.com terdapat ribuan pulau-pulau yang menjadi bagian negeri ini. Terdapat 17000 lebih pulau yang menjadi bagian negeri ini. Pemerintahan Presiden Jokowi dan kini dilanjutkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto telah meletakkan pondasi pembangun yang menuju kesejahteraan bagi semua. Dibangunnya berbagai BandarUdaraInternasional di banyak Ibukota Provinsi menunjukkan keberpihakan percepatan menuju Indonesia yang lebih makmur sejahtera bagi semua. Indonesia Emas 2045.

Kemajuan Teknologi Digital yang melesat menjadikan daerah terpencil kini harusnya menjadi tidak ada lagi. Internet dengan berbagai perangkat teknologi kekiniannya mampu menjangkau seluruh pelosok negeri. Dunia menjadi aquarium raksasa, semua warga dunia dapat saling intip, bahkan meniru (ATM) dan mengimplementasikan apa yang dilihat di dunia lain ke dunianya. Saat mengunjungi Provinsi Maluku dan Nusa Tenggara Barat nampak kemajuan signifikan 10 tahun terakhir ini. Perkembangan gaya hidupnya tidak beda jauh seperti yang ada di kota-kota pulau Jawa dan Bali. Namun demikin diperlukan pemerataan terhadap dampak kemanfaatan pembangunan hingga desa-desa peadalaman melalui media pelopor dan kader-kader pembangun sehingga tidak terjadi kesenjangan yang terlalu lebar masyarakat kotanya dengan desa-desa yang ada di pedalaman terkhusus desa-desa kepulauan yang masih banyak belum terjamah informasi dan ketrampilan teknis yang mampu memacu pertumbuhan kesejahteraan ekonomi.

Pemerintah Republik Indonesia melalui berbagai lembaga dan kementerian menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki untuk tidak sekedar menyatukan namun juga mengungkit, membangun dan mensejahterakan seluruh warga negaranya. Tidak sekedar menebarkan pengetahuan kekinian  tentang kemajuan teknologi namun juga mengawal dan membersamai melalui berbagai elemen dan institusi yang terstruktur sistematis dan masif terukur. Untuk dapat merealisasikan tujuan  pembangunan tersebut diterbitkannya UU No 62 tahun 2024 tentang APBN 2025 yang strategis bagi penguatan pembangunan desa.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal  dengan Tenaga Pendamping Pemberdayaan nya yang tersebar di seluruh pelosok desa NKRI  tidak sekedar membersamai namun juga mengungkit munculnya kader-kader desa dan champion lokal untuk senantiasa mampu memberi penguatan dan perubahan ke arah kemandirian dan kemajuan bangsa. 

 

Pasal 14 ayat 5 UU No 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 terdapat delapan elemen penting untuk penggunaan Dana Desa di tahun 2025 yaitu meliputi:

1. Penanganan kemiskinan ekstreem, BLT>15%, 

2. Penguatan adaptif terhadap perubahan iklim, 

3. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa.

4. Dukungan program ketahanan pangan, 

5. Pengembangan potensi dan keunggulan desa, 

6. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan desa digital.

7. Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal dan/atau 

8. Program sektor prioritas lainnya di desa.

Menteri Desa  H.Yandri Susanto, SPt.,MPd di setiap kesempatan kunjungan selalu mensuport para Pendamping Desa agar warga desa-desa sebagai subyek pembangunan bukan sebagai penonton pembangunan.. pelopor dalam kemandirian dan ketahanan pangan, penguatan ekonomi lokal melalui BUMDES BUMDESA BERSAMA dan hilirisasi energi yang berdampak pada kemajuan kesejahteraan seluruh warga   desa dan kemajuan Indonesia. Membangun Desa Membangun Indonesia. 

Terimakasih Pendamping Desa 20/11/24

 

TERIMAKASIH BAPAK JOKO WIDODO SELAMAT DATANG PEMERINTAHAN BARU

SEPULUH TAHUN bukan waktu yang pendek seperti terasa baru kemarin kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dimulai, dan kini tepat di hari yang sama Minggu tanggal 20 Oktober 2024 seperti peristiwa 5 tahun lalu berakhir masa pengabdian Pak Jokowi untuk memimpin menjadi Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk hari ini dimulailah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Bapak Wakil Presiden  Gibran Rakabuming Raka. Di pundak kedua beliaulah masa depan rakyat Indonesia bertumpu, untuk menuju kemakmuran yang berkeadilan, sejahtera lahir dan batin sebagai warga bangsa merdeka. 

Berganti Presiden dan Wakil Presiden diikuti pula dengan pergantian beberapa Menteri untuk membantu roda pemerintahan. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di pemerintahan baru ini dipisah menjadi dua kementerian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi. 

Selamat Datang mengabdi untuk melakukan langkah upaya percepatan pembangunan desa-desa di seluruh NKRI kepada Bapak H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd sebagai Menteri Desa PDT dan kepada Bapak Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA sebagai Wakil Menteri Desa. Desa-desa yang berjumlah 75265 desa dan negara baru mampu menyediakan 34432 Tenaga Pendamping Profesional di berbagai tingkatan, sementara yang langsung mendampingi di desa atau Pendamping Lokal Desa (PLD) berjumlah 19232. Jumlah yang kurang ideal bila selama ini satu pendamping harus mendampingi 3 hingga 4 desa, apalagi untuk daerah luar Jawa dengan medan yang luas dan sarana infrastruktur yang sulit. Tantangan bagi Menteri dan Wakil Menteri baru dalam proses percepatan pembangunan desa lima tahun ke depan.

Capaian 10 tahun kerja-kerja pengabdian Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa PDTT telah memberi warna signifikan akan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi dalam membangun desa-desa di Indonesia. Semoga ke depan lebih maju, lebih mandiri dan lebih cepat menggapai kesejahteraan yang makmur dan adil untuk seluruh rakyat Indonesia, 20/09/2024 (sumber foto: Antara, Detik.com)